LSM KIPPI Apresiasi Pemko Pekanbaru Siapkan Subsidi Rumah Untuk Warga.

Tim .

  


PEKANBARU – Ketua Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia (KIPPI) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menyiapkan subsidi rumah bagi masyarakat.


“Saya sebagai Ketua KIPPI mengapresiasi langkah Pemko Pekanbaru dalam menyiapkan subsidi rumah untuk warga. Program ini tentu sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah layak dan terjangkau,” ujarnya.


Menurutnya, dukungan pemerintah melalui subsidi uang muka (down payment/DP) maupun subsidi bunga kredit dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian.


Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah pada tahun mendatang.


Subsidi tersebut mencakup subsidi DP dan subsidi bunga kredit perumahan. Pemko juga membuka peluang kerja sama dengan perbankan dalam skema subsidi bunga kredit.


Agung menyebut program tersebut merupakan bentuk dukungan Pemko Pekanbaru terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.


Selain pembiayaan, Pemko Pekanbaru juga akan memperhatikan ketersediaan infrastruktur di kawasan perumahan serta melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan rumah melalui camat dan lurah.


Ketua KIPPI menilai langkah tersebut perlu didukung agar masyarakat Pekanbaru semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.


Penulis: Kominfo/ Rillis Tim Red LSM Kippi 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlu Diketahui Kementerian Komdigi! LSM KIPPI Usulkan Dana Kemediaan Ditingkatkan

Tim .
Gambar
PEKANBARU, mitrakominfo.com — Nelson Hutahean Selaku Ketua Umum DPP LSM  Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia (KIPPI) mengharapkan dan menyarankan Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) agar mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran APBN bagi seluruh Dinas Kominfo yang ada di setiap daerah di Indonesia.Pasalnya, kenaikan anggaran Diskominfo dalam APBD diperlukan untuk mempercepat keterbukaan informasi publik, memperkuat keamanan siber daerah, serta memperluas pemerataan infrastruktur digital hingga wilayah terpencil. Selain itu, perusahaan pers juga perlu diperhatikan oleh Kementerian Komdigi karena dengan kemajuan teknologi, pelaku usaha media cetak saat ini mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya media online sebagai pesaing usaha di bidang pers, sehingga pelaku usaha hampir sepenuhnya menggantungkan penghasilan usaha dari dana APBD yang digelontorkan pemerintah daerah melalui Diskominfo, kata lelaki bermarga ini kepada Mitrakominfo.com pada Rabu (23/...
Read more »

Pemko Pekanbaru Buka Ruang Dialog dengan 80 Perusahaan Pers, Kemitraan Media Diminta Lebih Profesional

Tim .
Gambar
  PEKANBARU  — Pemerintah Kota Pekanbaru, mitrakominfo.com melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membuka ruang dialog bersama perusahaan pers dan Dewan Pers untuk memperkuat kemitraan sekaligus mendorong kehidupan pers yang profesional, transparan dan berkelanjutan. Forum kemitraan pemerintah dan media tersebut digelar di Hotel Batiqa Pekanbaru, Senin (14/9/2026). Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.30 WIB hingga sekitar pukul 16.00 WIB dan diikuti sekitar 80 pimpinan perusahaan pers, pimpinan redaksi, wartawan serta jurnalis media massa. Turut hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru bersama unsur Dewan Pers dari Jakarta. Dalam forum tersebut, pemerintah mempertemukan langsung perusahaan pers dengan Dewan Pers untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan profesionalisme dan keberlangsungan industri media. Dalam laporan kegiatan, Sekretaris Diskominfo Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif da...
Read more »

KIPPI Imbau Masyarakat Bijak Menyikapi Informasi Anggaran Diskominfo Pekanbaru.

Tim .
Gambar
  PEKANBARU,- mitrakominfo.com Ketua Umum DPP Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia (KIPPI), Nelson Hutahaean, mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan informasi mengenai penggunaan anggaran pemerintah yang beredar di media sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya konten di media sosial TikTok yang membahas anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, termasuk informasi mengenai anggaran publikasi yang disebut mencapai Rp9,1 miliar. Nelson mengatakan, informasi mengenai anggaran pemerintah sebaiknya dilihat berdasarkan dokumen resmi serta dikonfirmasi kepada instansi terkait. Menurutnya, angka yang muncul dalam sebuah konten belum tentu menggambarkan keseluruhan struktur dan penggunaan anggaran. "Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung mengambil kesimpulan dari informasi yang beredar di media sosial. Perlu dilihat sumber datanya dan dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait agar info...
Read more »